Mapikor, Jakarta – Penyelenggaraan pertanahan
    di Indonesia memasuki babak baru sejak meleburnya tata ruang dan pertanahan
    dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
    Sinergi ini juga ditandai dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional
    (Hantaru) yang dibuka pada 24 September bertepatan dengan Hari Agraria dan akan
    ditutup pada 08 November bertepatan dengan Hari Tata Ruang.


    Sejarah Hari Agraria yang diperingati
    setiap tanggal 24 September, bermula dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
    Tahun 1960 atau dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi
    dasar hukum pengaturan pertanahan di Indonesia. Sementara Hari Tata Ruang yang
    diperingati setiap tanggal 8 November merupakan adaptasi lokal dari World Town Planning Day yang diperingati
    oleh 35 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia.


    Tahun ini rangkaian penyelenggaraan
    Hantaru mengusung tema Reforma Agraria dan Tata Ruang yang Berkeadilan, sebagai
    turunan dari Agenda Prioritas Pembangunan Nasional ‘Nawacita’ yakni
    menghadirkan Negara dalam setiap proses pembangunan di Indonesia.


    Menteri Agraria dan Tata Ruang /
    Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil menuturkan Kementerian
    ATR/BPN memiliki peran strategis untuk memastikan tanah dan tata ruang
    dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Karena itu Kementerian
    ATR/BPN telah mencanangkan tiga program strategis tahun 2016-2019 yaitu:

    1.      Percepatan legalisasi aset
    secara sistematis hingga 23,21 juta bidang;

    2.      Percepatan pengadaan tanah
    untuk mendukung program strategis pembangunan antara lain pembangkit listrik
    35.000 MW, jalan tol sepanjang 7.338 kilometer, 24 bandar udara, jalur kereta
    api sepanjang 3.258 kilometer, 24 pelabuhan laut, 5 juta unit rumah Masyarakat
    Berpenghasilan Rendah (MBR), 12 Kawasan Ekonomi Khusus, 15 Kawasan Industri, 78
    unit stasiun Bahan Bakar Gas (BBG), dan 2 kilang minyak;

    3.      Pelaksanaan Reforma
    Agraria dengan total 9 juta hektar yang terdiri dari 0,6 juta hektar tanah
    transmigrasi yang belum bersertifikat, 3,9 juta hektar tanah legalisasi aset
    masyarakat, 0,4 juta hektar tanah terlantar, dan 4,1 juta hektar tanah pelepasan
    kawasan hutan;

     

    Sofyan memastikan bahwa program
    strategis tersebut mendesak untuk diselesaikan mengingat baru sekitar 45 persen
    bidang tanah di Indonesia yang sudah terdaftar dan bersertifikat. Selain itu berdasarkan
    konsep Gini Rasio, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,59 yang
    artinya hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 59 persen sumber daya
    agraria, tanah dan ruang. “Hal ini perlu perhatian serius karena terdapat
    ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah,” ujarnya. Ketiadaan
    sertifikat bukan hanya membuat masyarakat tidak mendapatkan akses ke perbankan
    formal namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu sengketa serta
    konflik. Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, terus melakukan deregulasi dan
    debirokratisasi kebijakan khususnya dalam pelayanan pertanahan dan kegiatan penataan
    ruang.

    Sejak menjabat kurang lebih 2 (bulan)
    sebagai Menteri ATR / Kepala BPN, berbagai upaya telah dilakukan antara lain
    bekerja sama dengan pemerintah daerah tingkat provinsi atau kabupaten / kota
    untuk melakukan percepatan sertifikasi seluruh bidang tanah di wilayah mereka.
    Untuk tahap pertama percepatan sertifikasi dilakukan di tiga wilayah yakni DKI
    Jakarta, Surabaya dan Batam.


    Selain itu Kementerian ATR/BPN juga
    terus bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk
    menata kembali kawasan hutan menyusul semakin sempitnya ruang hidup manusia.
    “Kita perlu menginisiasi peraturan perundangan yang dapat mengakhiri tumpang
    tindih dan konflik pengaturan dan tata ruang serta kehutanan,” kata Sofyan. Pemerintah
    juga akan mengoptimalkan peran swasta dalam kegiatan pertanahan khususnya
    survei, pengukuran dan pemetaan dengan meningkatkan peranan surveyor
    berlisensi, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Jasa Penilai Publik.


    Sofyan berharap penyelenggaraan
    Hantaru 2016 dapat menjadi momentum untuk menyebarkan informasi, meningkatkan
    kesadaran dan kepedulian masyarakat, serta upaya melibatkan masyarakat dalam
    meningkatkan kualitas pertanahan dan tata ruang di Indonesia. “Kami terus
    menjalankan filosofi ‘Senang Memudahkan’ tetapi tidak dengan menggampangkan
    menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Rilis Berita)

    Kontak Media :

    Tenaga Humas Pemerintah
    Kementerian ATR/BPN

    Vennie Melyani 0815.875.3674

    humas.atrbpn@gmail.com 



    Categories: DAERAH BICARA

    Leave a Reply


    Featured Video

    DI DUGA KUAT ALEX...

    Posted on Oct - 5 - 2017

    0 Comment

    “PETUGAS PLN MEL TAMONOB...

    Posted on Oct - 5 - 2017

    0 Comment

    DUGAAN KUAT ADANYA BERBAGAI...

    Posted on Jul - 7 - 2017

    0 Comment

    Memperingati Hut Ke 14...

    Posted on May - 2 - 2017

    0 Comment

    Wapres RI resmikan Proyek...

    Posted on Dec - 10 - 2016

    0 Comment

    BATUUT MEMIMPIN GEMA JUMPA...

    Posted on Oct - 28 - 2016

    0 Comment

    Gubernur Babel Rustam Rayakan...

    Posted on Oct - 3 - 2016

    0 Comment

    18 Tokoh Terbaik Siap...

    Posted on Feb - 20 - 2017

    0 Comment

    Bupati Kepulauan Sula Hendrata...

    Posted on Mar - 23 - 2017

    0 Comment

    Twitter updates

    No public Twitter messages.

    Sponsors

    • Reliable web hosting from WebHostingHub.com.
    • Domain name search and availability check by PCNames.com.
    • Website and logo design contests at DesignContest.com.
    • Reviews of the best cheap web hosting providers at WebHostingRating.com.